Kemiskinan di Daerah Perbatasan Memprihatinkan

JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tingkat kemiskinan didaerah perbatasan masih sangat tinggi yakni 18,3 persen dibanding data nasional 11,4 persen. Dengan daya saing yang relatif rendah didaerah perbatasan harus melibatkan pusat, kementrian, lembaga non kementrian di Provinsi/Kabupaten Kota untuk melakukan perencanaan.

Kementrian Dalam Negeri selaku kordinator Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyoroti peningkatan kesejahteraan didaerah perbatasan yang masih timpang dengan data nasional.

"Yang perlu diperbaiki, antara lain tingkat kemiskinan masih tinggi yakni 18,3 persen. Sedangkan nasional sudah 11,4 persen," ujar Gamawan usai menghadiri Rapat Kerja di Hotel Borobudur, Jakarta (18/7/2013).

Menurutnya yang jadi salah satu perhatian adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur skaligus konektifitas serta memperbaiki pelayanan dasar di daerah perbatasan.

"Daya saing daerah perbatasan masih 67 sedangkan di nasional sudah 70," cetusnya.

Gamawan menyampaikan maksud dari rapat tersebut guna membahas pembangunan percepatan perbatasan dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai dalam 2 tahun ini dengan mengundang seluruh stakeholder terkait.

Dirinya menjelaskan perencanaan tiap tahun dalam perencanaan milibatkan Pusat, Kementrian, Lembaga non Kementrian di Provinsi/Kabupaten Kota.

"Sudah ditentukan lokasi prioritasnya yang diminta sekarang adalah grand design lokasinya. Jadi apa saja yang dibutuhkan pada lokasi prioritas itu," jelasnya.

Gamawan menegaskan kementrianya telah menargetkan 2014, ada 11 lokasi Kecamatan yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar dari masyarakat daerah perbatasan.

"Itu target kita di 2014, ada 11 lokasi prioritas Kecamatan itu harus dinilai apa saja yang dibutuhkan disana. Usahakan dari mulai pelayanan dasar dari air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain," pungkasnya.

"Kemudian, menjamin kedaulatan negara itu terjamin dengan baik," tandasnya.[Ian/psn]